Komisi VIII DPR RI mengapresiasi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali sebagai inisiator sekaligus contoh nasional dalam membangun kebersamaan dan kedamaian antar umat beragama dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Demikian salah satu poin yang mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ke Provinsi Bali pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 dengan Gubernur Bali yang diwakili Asisten I Bidang Ekonomi dan Kesda, I Ketut Wija, Pimpinan DPRD, Kakanwil Kemenag, Kadinsos, Kepala BPBD, Kepala Bazda, Kepada Badan PPPA, Kepala BWI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Bali serta jajaran, Senin (27/4).

Dalam perannya yang cukup sentral tersebut, ternyata FKUB Provinsi Bali pada Tahun 2015 ini hanya mendapat anggaran Rp.50 juta dan itupun dalam bentuk barang.

Hal ini mendapat perhatian dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid. Menurut politisi PKS tersebut, kecilnya anggaran yang diperoleh FKUB Bali sangat tidak sebanding dengan perannya yang cukup sentral yaitu membangun kerukunan antar umat beragama.

"Dengan anggaran sekecil itu apakah FKUB bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal selama ini," tukas Hidayat.

Politisi yang juga menjabat Wakil Ketua MPR ini juga prihatin dengan kondisi kerukunan umat beragama saat ini yang mulai rapuh karena melupakan nilai-nilai keberagaman sesuai falsafah kita Bhineka Tunggal Ika di Indonesia.

Di lain pihak, Ketua FKUB Provinsi Bali, Dewa mengakui minimnya anggaran yang diterima FKUB yang pada Tahun 2014 Rp.30 juta lalu Tahun 2015 meningkat hanya Rp 50 juta. "Anggaran itupun tidak dalam bentuk uang tapi barang," tukas Dewa.

Namun demikian, pegiat FKUB cukup optimis karena pada Tahun yang akan datang (2016) Gubernur Bali akan mengalokasikan Rp.500 juta dari APBD untuk mendukung kinerja FKUB Bali. "Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh SKPD, sementara FKUB bisa mengajukan proposal jika akan mengadakan kegiatan," jelas I Ketut Wija

Di akhir pertemuan Komisi VIII DPR RI secara simbolis menyerahkan bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) kepada Pemprov Bali berupa 1 set perahu lipat untuk penanggulangan bencana.

Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid dengan anggota antara lain Fathan, Erwin Moeslimin Singajuru, Rachmat Hidayat, Djalaludin Rahmat, Muhammad Lutfhi, H.Anda, Linda Megawati, Bisri Romli, Hidayat Nur Wahid, Achmad Fauzan Harun, Hj. Tri Murny, Lalu Gede Syamsul Mudjahidin.(oji)